Berikut Harapan Kadiskominfo Makassar Kepada SKPD Untuk Memaksimalkan Satu Data

Predikat Sombere and Smart City yang melekat, Pemkot Makassar terus memacu diri untuk terus berbenah. Pemerintah Kota Makassar tengah berupaya merangkum semua data dari seluruh SKPD dalam satu platform yang kolaboratif, Open Data.

Namun seiring pelaksanaannya, open data ini masih belum digunakan secara efektif oleh beberapa SKPD lingkup Pemkot Makassar. Oleh karenanya Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar mengajak seluruh SKPD untuk bekerja sama.

Hal tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Makassar, Ismail Hadjiali di sela kegiatan sosialisasi integrasi data elektronik SKPD di Hotel d’Maleo, Jalan Pelita Raya. Kamis (26/4/2018).

“Perlu diketahui Diskominfo tidak bisa bekerja sendiri, butuh bantuan seluruh SKPD. Kan di tiap SKPD sudah ada pengelola datanya masing-masing,” ungkap Ismail Hadjiali.

Ismail Hadjiali mengingatkan bahwa Open Data melalui integrasi data seluruh SKPD ini merupakan bagian dari program Sombere’ and Smartcity. Sebab publik harus tahu informasi dari pemerintah kota Makassar.

“Karena kalau kita berbicara kota cerdas, bukan hanya pelayanan publik saja melainkan penting menginformasikan ke masyarakat penyelenggaraan pemerintahan,” katanya

Dia membocorkan bahwa dari 52 SKPD yang ada di kota Makassar, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) yang paling intens memperbaharui data-datanya di Open Data.

“Bahkan ada yang belum ada, seperti BKPSDMD, BPBD, Damkar, Sekwan sisanya rata-rata baru perencanaannya. Kalau kecamatan rata-rata baru SAKIPnya,” ujarnya

Dia berharap usai sosialisasi ini, SKPD dapat memaksimalkan dashboard Open Data ini. Sebab ini bagian dari implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Sumber: katakotakita.com

Portal resmi Integrasi Data Kota Makassar sebagai wujud operasionalisasi rilis dan pemanfaatan data terbuka bagi Kota Makassar

Integrasi Data adalah sebuah inisiatif pemerintah Kota Makassar  untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, realtime dan interoperable