Tentang Integrasi Data

Apa Itu Integrasi Data?

Integrasi Data adalah data yang dapat diakses, digunakan kembali, dan didistribusikan ulang oleh SKPD yang membutuhkan. Dengan demikian, data harus dapat langsung dicetak ataupun diunduh dalam format terbuka (contoh: csv, xls, xml, pdf), dapat dibaca oleh perangkat lunak (software), dan pengguna dilindungi dasar hukum untuk menggunakan ulang data tersebut. Prinsip integrasi data akan memudahkan SKPD Kota Makassar untuk mengetahui data kondisi terkini Kota Makassar dengan cepat.

Integrasi Data adalah sebuah inisiatif pemerintah Kota Makassar untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, realtime dan interoperable. Integrasi Data memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

IntegrasiData.id adalah portal resmi Integrasi Data Kota Makassar sebagai wujud operasionalisasi rilis dan pemanfaatan data terbuka bagi Kota Makassar.

Data Terbuka

Data terbuka adalah data yang dapat digunakan secara bebas, dimanfaatkan, dan didistribusikan kembali oleh siapapun tanpa syarat, kecuali dengan mengutip sumber dan pemilik data. Selain itu, seluruh data yang dipublikasikan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria penting dari data terbuka adalah:

  • Ketersediaan dan akses: Data harus tersedia utuh dan bebas biaya. Akan lebih baik jika data dapat diunduh melalui internet. Data juga harus tersedia dalam bentuk yang mudah digunakan dan dapat diolah kembali.
  • Penggunaan dan pendistribusian: Data yang digunakan dan didistribusikan kembali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
  • Terbuka untuk umum: Setiap orang bebas menggunakan dan mendistribusikan kembali dataset.Tidak diperkenankan adanya diskriminasi atas bidang usaha, orang, atau kelompok.
  • Dipublikasikan sesuai peraturan yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat jenis data yang dikecualikan dan tidak boleh dirilis.

Landasan Hukum

Berikut merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan penyusunan informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan dikecualikan:

  1.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3.   Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  4.   Peraturan Pemerintah  Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  5.   Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
  6.   Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
  7.   Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Informasi yang dikecualikan

Kriteria informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik diatur dalam Pasal 17 Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).  Berdasarkan pasal tersebut, informasi publik yang dikecualikan  adalah informasi yang apabila dibuka dapat:

  1. Menghambat proses penegakan hukum;
  2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  8. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
  9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
  10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Integrasi Data adalah sebuah inisiatif pemerintah Kota Makassar  untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, realtime dan interoperable