DATA PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

579 views
DATA PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

DATA PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALIKOTA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA

PADA  BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

 

———————————————————————————————————————-

 

  1. PERATURAN DAERAH
  2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelurahan Minasa Upa, Kelurahan Bonto Duri, Kelurahan Biring Romang, Kelurahan Bitoa, Kelurahan Laikang, Kelurahan Berua, Kelurahan Katimbang, Kelurahan Bakung, Kelurahan Buntusu, Kelurahan Kapasa Raya.
  3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang  Pembentukan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
  4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

 

  1. PERATURAN WALIKOTA
  2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 15 Tahun 2010 tentang  Tata Naskah Dinas dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
  3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2015 tentang  Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2015 – 2019.
  4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
  5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
  6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.
  7. Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
  8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
  9. Peraturan Walikota Makassar Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
  10. Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.
  11. Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang.
  12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
  14. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran.
  15. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.
  16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.
  17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.
  19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
  20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
  23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
  24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
  26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
  27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan.
  28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pertanian.
  29. Peraturan Walikota Makassar Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.
  30. Peraturan Walikota Makassar Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan.
  31. Peraturan Walikota Makassar Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan.
  32. Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan.
  33. Peraturan Walikota Makassar Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan.
  34. Peraturan Walikota Makassar Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  35. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  36. Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
  37. Peraturan Walikota Makassar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
  38. Peraturan Walikota Makassar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  39. Peraturan Walikota Makassar Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A.
  40. Peraturan Walikota Makassar Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe B.
  41. Peraturan Walikota Makassar Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan.
  42. Peraturan Walikota Makassar Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Nomenklatur Staf Ahli Walikota.
  43. Peraturan Walikota Makassar Nomor 118 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa
  44. Peraturan Walikota Makassar Nomor 121  Tahun 2016 tentang  Pengelompokkan Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah.
  45. Peraturan Walikota Makassar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Peta Jabatan Pelaksana Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
  46. Peraturan Walikota Makassar Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
  47. Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan.
  48. Peraturan Walikota Makassar Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan.
  49. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan.
  50. Peraturan Walikota Makassar Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Daya pada Dinas Kesehatan.
  51. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Jumpandang Baru pada Dinas Kesehatan.
  52. Peraturan Walikota Makassar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Batua pada Dinas Kesehatan.
  53. Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
  54. Peraturan Walikota Makassar Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbengkelan dan Pengelolaan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum.
  55. Peraturan Walikota Makassar Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum.
  56. Peraturan Walikota Makassar Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum.
  57. Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  58. Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Penampungan dan Trauma Centre pada Dinas Sosial.
  59. Peraturan Walikota Makassar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah Tamangapa pada Dinas Lingkungan Hidup.
  60. Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup.
  61. Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.
  62. Peraturan Walikota Makassar Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
  63. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  64. Peraturan Walikota Makassar Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  65. Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.
  66. Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis War Room pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
  67. Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum pada Dinas Kebudayaan.
  68. Peraturan Walikota Makassar Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Paotere pada Dinas Perikanan dan Pertanian.
  69. Peraturan Walikota Makassar Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Rajawali pada Dinas Perikanan dan Pertanian.
  70. Peraturan Walikota Makassar Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan dan Pertanian.
  71. Peraturan Walikota Makassar Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatabn Hewan pada Dinas Perikanan dan Pertanian.
  72. Peraturan Walikota Makassar Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Tanaman pada Dinas Perikanan dan Pertanian.
  73. Peraturan Walikota Makassar Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Event Kepariwisataan pada Dinas Pariwisata.
  74. Peraturan Walikota Makassar Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pantai Losari pada Dinas Pariwisata.
  75. Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyemakan Kulit pada Dinas Perdagangan.
  76. Peraturan Walikota Makassar Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan.
  77. Peraturan Walikota Makassar Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Karebosi pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
  78. Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Lorong pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  79. Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah.
  80. Peraturan Walikota Makassar Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah.
  81. Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Badan Pendapatan Daerah.
  82. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penataan Reklame pada Badan Pendapatan Daerah.

 

  1. KEPUTUSAN WALIKOTA
  2. Keputusan Walikota Makassar Nomor 1337/061.05/KEP/IX/2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi  Pemerintah Kota Makassar.
  3. Keputusan Walikota Makassar Nomor 839/810.027/2018 tentang Pengangkatan Komisioner Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Makassar.
Bagikan Data
integrasi data makassar

dikelola oleh:
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
Bidang Pengolahan Data Elektronik
Jl. A. P. Pettarani No.62, Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232